Awal Mula Kasus

Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2019-2024), menjadi sorotan karena diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan perangkat manajemen Chrome (CDM) di masa jabatannya. Jaksa Penuntut umum menyatakan bahwa program ini menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp2,1 triliun.

Perkembangan Kasus

Pada Selasa, 18 Desember 2025, dakwaan terhadap beberapa terdakwa yang terlibat di bacakan dalam pengadilan. Nadiem Makarim adalah salah satu terdakwa yang terlibat. Namun pembacaan dakwaannya ditunda karena beliau sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit.

Dalam persidangan kasus korupsi Nadiem Makarim, Jaksa menyampaikan bahwa pengadaan Chromebook dimulai dalam periode Nadiem yang menjabat sebagai menteri pendidikan. Adapun peran Nadiem dalam kasus pengadaan laptop dibacakan sebagai berikut:

Mempercepat Proses Pengadaan
Jaksa menyebut bahwa Nadiem mempercepat pengadan Chromebook yang sebelumnya tertunda. Dokumen dan grup WhatsApp internal Kemendikbudristek menunjukkan adanya komunikasi intens terkait proyek ini, termasuk persetujuan cepat terhadap proposal pengadaan. Langkah ini menjadi titik awal dugaan aliran dana yang tidak sesuai prosedur.

Mencopot Pejabat yang Tidak Mendukung
Dalam dakwaan disebutkan bahwa Nadiem melakukan pengangkatan dan pencopotan beberapa pejabat di lingkungan Kemendikbudristek. Pejabat yang menolak pengadaan Laptop Chromebook diganti oleh mereka yang mendukung rencana proyek, sehingga jalannya pengadaan semakin mulus.

Membentuk Grup Diskusi Tertutup
Salah satu bukti yang diajukan jaksa adalah pembentukan grup WhatsApp yang membahas implementasi digitalisasi pendidikan dan pengadaan laptop. Grup ini digunakan untuk mengkoordinasikan keputusan dan menekan pejabat yang tidak sejalan, sehingga memudahkan aliran dana berjalan lancar.

Mempercepat Persetujuan Proposal
Jaksa menyinggung bahwa Nadiem terlibat aktif dalam rapat tertutup via Zoom yang membahas pembelian Chromebook. Dalam rapat ini, keputusan terkait vendor dan harga laptop menjadi lebih cepat disetujui, meskipun beberapa prosedur administrasi belum lengkap.

Menerima Aliran Dana
Sebagai peran terakhir, jaksa mendakwa Nadiem menerima aliran dana dari proyek ini sebesar Rp809 miliar, bagian dari total kerugian negara yang mencapai Rp2,1 triliun. Besarnya nominal ini menjadi dakwaan dan fokus utama penyelidikan.

Terdakwa yang Terlibat

Selain Nadiem Makarim sebagai tersangka utama. Jaksa juga telah menuntut tiga anak buahnya yang diduga berperan penting pada kasus korupsi Nadiem Makarim ini. Ketiganya sudah menghadapi sidang pembacaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka adalah:

Sri Wahyuningsih menjabat sebagai Direktur Sekolah Dasar (Dirjen PAUD, Dikdas, Dikmen) pada periode 2020-2021.

Mulyatsyah menjabat sebagai Direktur Sekolah Menengah Pertama (Kemendikbudristek) pada tahun 2020.

Ibrahum Arief (Ibam) sebagai tenaga konsultasi.

Total Kerugian Negara

Jaksa menyatakan kerugian negara dari seluruh proyek pengadaan Laptop Chromebook dan CDM mencapai lebih dari Rp2,1 triliun. Adapun rincian kerugiannya, sekitar Rp1,5 triliun akibat harga Chromebook yang dinilai jauh lebih tinggi dari harga standar pasar dan sekitar Rp621 miliar berasal dari pengadaan perangkat CDM yang dinilai tidak perlu dan kurang manfaatnya.

Potensi Hukuman

Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan dakwaan lengkap terhadap Nadiem Makarim belum dibacakan, sehingga rincian pasal serta ancaman hukuman yang akan dihadapi belum diumumkan secara publik. Kasus korupsi Nadiem Makarim ini adalah proyek pemerintah dengan kerugian negara yang besar. Kemungkinan pasal yang digunakan adalah tindak pidana korupsi berat sesuai KUHP dan UU Tipikor.

Isu Kerugian Negara

https://arsipjogja.id/ – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, tengah menjadi sorotan publik terkait tuduhan kerugaian negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Kasus ini tengah memasuki fase pengadilan setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dugaan kerugiaan yang disebut mencapai Rp 2,1 triliun memunculkan perhatian luas dari masyarakat dan media. Nadiem dan kuasa hukumnya menegaskan bahwa mereka siap menghadapi persidangan dan membuka fakta secara transparan. Dalam konteks ini, isu pengadaan Chromebook bukan sekedar soal biaya, tetapi juga menyangkut kebijakan pemerintah dalam mendukung pendidikan digital di sekolah-sekolah.

Tahapan Sidang dan Persiapan Nadiem

Sidang perdana kasus Chromebook Nadiem dijadwalkan pada 16 Desember 2025. PN Jakpus telah menetapkan majelis hakim yang akan mengadili perkara ini, terdiri dari lima hakim yang ditunjuk secara resmi. Proses persidangan ini dianggap penting karena menjadi titik awal pembuktian apaakh tuduhan kerugaian terhadap Nadiem terbukti secara hukum,

Kuasa hukum Nadiem menegaskan bahwa persidangan nanti akan menampilkan bukti-bukti dan saksi ahli yang mendukung kebijakan pengadaan Chromebook. Mereka menilai bahwa penggunaan Chromebook sebenarnya lebih efisien dibandingkan altenatif lain. Terutama dalam hal pengelolaan perangkat dan biaya lisensi perangkat lunak. Dengan demikian, klaim kerugian negara senilai Rp 2,1 triliun dianggap tidak akurat.

Klaim Kerugian Negara dan Argumen Pembelaan

Dalam tuduhan yang dilaporkan, negara dianggap merugikan karena pengadaan Chromebook dinilai terlalu mahal dan terdapat biaya tambahan untuk layanan manajemen perangkat (Chrome Device Management/CDM). Namun, Nadiem dan tim hukumnya berpendapat bahwa biaya tersebut justru merupakan investasi jangka panjang untuk mendukung digitalisasi pendidikan.

Nadiem menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan setiap sekolah memiliki akses perangkat dan platform digital yang terstandarisasi. Menurutnya, efektivitas dan keamanan data yang lebih terjamin juga menjadi faktor penting, yang justru dapat menghemat anggaran negara bila dilihat dari perspektif efisiensi pengunaan perangkat dan layanan.

Baca Juga: Jokowi Hadapi Isu Ijazah Palsu: Jalur Hukum Jadi Solusi

Respons Publik dan Media

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur dalam pemerintahan dan anggaran negara yang besar. Banyak media memberitakan potensi kerugian negara hingga Rp 2,1 triliun, sementara pengamat pendidikan menekankan bahwa kebijakan pengadaan perangkat digital harus diliat dari sisi jangka panjang, termasuk kualitas pembelajaran dan kesiapan siswa menghadapi pendidikan digital. Nadiem sendiri menekankan perlunya obyektivitas dalam menilai kasus ini, ia berharap persidangan bisa berjalan terbuka, adil dan berdasarkan fakta hukum yang jelas.

Nadiem Siap Buka Fakta di Pengadilan

Kuasa hukum menyatakan bahwa sidang perdana akan menjadi momen untuk membuka fakta krusial mengenai kasus Chromebook Nadiem Makarim. Mereka berencana menghadirkan bukti tertulis, dokumen anggaran, serta saksi ahli yang menjelaskan efektivitas dan efisiensi pengadaan Chromebook. Nadiem menegaskan kesiapannya untuk menghadapai semua tuduhan secara transparan, menekankan bahwa proses hukum adalah forum paling tepat untuk membuktikan bahwa kebijakan pengadaan perangkat digital di sekolah-sekolah telah dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Kesimpulan

Kasus Chromebook Nadiem menjadi perhatian nasional karena melibatkan tuduhan kerugian yang besar, mencapai Rp 2,1 triliun. Nadiem Makarim menegaskan bahwa kebijakan pengadaan Chromebook merupakan langkah strategis untuk mendukung pendidikan digital. Ia siap menghadapi persidangan dan membuka bukti-bukti yang membela kebijakan tersebut. Persidangan ini tidak hanya penting bagi Nadiem secara pribadi, tetapi juga menjadi contoh bagaimana kebijakan pendidikan digital yang dapat dievaluasi secara hukum dan transparan.

Tag: Nadiem makarim

Terungkap 5 Fakta Terbaru Kasus Korupsi Nadiem Makarim